Not known Details About agus joko pramono
Not known Details About agus joko pramono
Blog Article
Sustainability management accounting in acquiring sustainable enhancement targets: The job of performance auditing from the production sector
Impacts of family entities on environmental disclosure: Inspecting the mediating role of earnings management and board independence
Adanya peraturan ini berdampak pada kebebasan berpendapat. Hal serupa patut diantisipasi, misalnya, jika ada suara kritis terhadap yang bersangkutan jika terpilih ataupun terhadap KPK nantinya, jika perspektifnya justru mengancam kebebasan berpendapat.
Sedangkan Anggota II membawahi bidang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara bidang perekonomian dan perencanaan pembangunan nasional.
This "Cited by" depend involves citations to the following article content in Scholar. Those marked * could be diverse from your article from the profile.
Sedangkan Anggota II membawahi bidang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara bidang perekonomian dan perencanaan pembangunan nasional.
The dissimilarities in serum quantitative precise IgE concentrations induced by dermatophagoides pteronyssinus, dermatophagoides farinae and blomia tropicalis sensitization in …
Through his tenure, he also initiated the audit in the preparedness of Indonesian Governing administration’s implementation on the SDGs.
IDI, Agus memiliki peran strategis dalam menentukan arah kebijakan device ini ke depan. Selain itu, posisi yang strategis ini dinilai juga akan membuka kesempatan yang luas bagi BPK untuk mengeksternalisasi
The next articles are merged in Scholar. Their combined citations are counted only for the first post.
Karena tugas KPK untuk fokus pada substantial profile circumstances. Sedangkan Polri fokus pada reduced profile cases yang juga merata terjadi di mana-mana.
"Saya fokus pada apa yang here saya lakukan untuk diri saya, karena saya tak mau kebebanan hal tak perlu," ujar dia.
Layanan ini merupakan sarana layanan on the web bagi pemohon informasi publik sebagai salah satu wujud pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Badan Pemeriksa Keuangan RI.
”Sepuluh nama yang telah diserahkan kepada Presiden Joko Widodo tersebut masih memiliki masalah buruk yang berkaitan dengan rekam jejak kapasitas, integritas, dan independensi. Situasi ini justru berpotensi untuk menambah bencana pemberantasan korupsi ke depan,” kata Alvin.
Lolosnya Tanak mendapatkan sorotan karena memiliki pandangan yang kontroversial terkait tindak pidana korupsi. Ia mendukung keadilan restoratif tidak hanya diterapkan untuk kasus tindak pidana umum, tetapi juga kasus korupsi.